Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Fokus utama penyidikan ini mengarah pada dugaan pemotongan bonus upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran tiga saksi dari Bappenda Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AM selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, GS selaku ASN Bappenda Kabupaten Bogor, dan RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor,” ujar Budi.
Berdasarkan catatan kehadiran di lembaga antirasuah tersebut, Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi, tiba di lokasi pada pukul 10.25 WIB. Sementara itu, dua saksi lainnya, yakni GS dan RS, menyusul hadir sekitar pukul 10.33 WIB. Selain ketiga pejabat tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri. Namun, hingga Senin siang, yang bersangkutan belum terlihat hadir dalam daftar saksi.
Penyidikan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan umum setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Sebelumnya, tim penyidik telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik pemotongan upah pungut tersebut. Meski proses pemeriksaan saksi tengah berjalan intensif, KPK hingga saat ini belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka dalam perkara ini.
Kasus ini mencuat setelah adanya serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab Bogor. Pihak pemerintah daerah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga kelancaran pelayanan publik di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. KPK menegaskan akan terus mendalami keterangan dari para saksi untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Bogor tersebut.