Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua kantor dinas Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan tim penyidik KPK adalah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti dalam perkara yang sedang ditangani. “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, pada hari ini, Kamis (27/8), penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor,” tegas Budi Prasetyo.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting. “Penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkapnya. Selanjutnya, pihak KPK akan menelaah barang bukti yang telah disita tersebut untuk kepentingan penyidikan.

Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan (sprindik) umum. KPK sebelumnya telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. KPK juga menegaskan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026, melainkan proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.