Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua kantor instansi Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan adanya kegiatan tersebut di kedua instansi tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari proses hukum yang tengah berjalan. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, pada hari ini, Kamis (27/8), penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," tegas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa fokus penyidikan ini berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. "Benar, Mas. Update yang di Kabupaten Bogor terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah," ucapnya saat dikonfirmasi.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang akan digunakan sebagai barang bukti tambahan. Budi menyatakan bahwa pihak KPK akan melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen yang telah diamankan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus ini pada Jumat (21/8/2026). Dalam tahap penyelidikan sebelumnya, KPK juga telah mengamankan uang senilai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami temuan-temuan tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.