Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan penyegelan terhadap empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/8/2026). Tindakan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.
Lokasi yang disegel meliputi Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya aduan masyarakat terkait dampak banjir yang terjadi di kawasan tersebut.
"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku," kata Zulhas usai melakukan penyegelan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menambahkan bahwa pembangunan di lokasi-lokasi tersebut terindikasi melanggar hukum pidana. Pihaknya kini tengah melakukan pendalaman melalui tahapan penyidikan. "Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh pak Menko dan pak Gubernur," ujar Hanif.
Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan tersebut dinilai telah berkontribusi menyebabkan banjir yang mengakibatkan kerugian material besar serta satu korban jiwa. Hanif menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil langkah serius terkait penggunaan lahan di kawasan hulu.
"Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang, artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," ungkap Hanif. Terkait kelanjutan penindakan, ia menambahkan, "Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi,"
Penyegelan ini direncanakan akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, mulai dari hulu di Puncak hingga ke hilir di wilayah Jakarta. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengembalikan fungsi alam Jawa Barat sesuai dengan aturan penataan ruang demi keselamatan warga di Jawa Barat maupun Jakarta.