Sebanyak 270 siswa resmi memulai kegiatan pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 di Sekolah Rakyat Permanen Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (21/8/2026). Para peserta didik ini merupakan gelombang pertama yang menempati fasilitas pendidikan tersebut.
Kegiatan belajar mengajar diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, hadir membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Dalam sambutannya, Ajat menekankan bahwa inisiatif ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. “Hari ini bukan sekadar dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Hari ini kita membuka harapan baru, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Kabupaten Bogor untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Ajat membacakan sambutan Bupati Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor menempatkan sektor pendidikan sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan Sekolah Rakyat Permanen Jasinga diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar tetap bisa mengenyam pendidikan layak.
Ajat menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan yang kerap terjadi antargenerasi. “Kita ingin memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi warisan antar-generasi, dan pendidikan adalah jalan terbaik untuk memutus rantai tersebut,” tambahnya.
Kepada para siswa, Ajat berpesan agar tidak menjadikan kondisi ekonomi keluarga sebagai penghalang dalam mengejar cita-cita. Ia mendorong para siswa untuk tetap memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa rasa rendah diri.
“Jangan pernah merasa rendah diri karena keadaan keluarga. Masa depan tidak ditentukan dari mana kita berasal, melainkan dari kemauan kita untuk terus belajar dan bekerja keras,” tegasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bogor ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung terealisasinya fasilitas pendidikan tersebut.